Medan, 31/3 (Batakpost.com)– Dua hari yang lalu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi lokasi pembangunan hunian tetap (Huntap) Tapteng yang berlokasi di kawasan Asrama Haji Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Dalam kunjungan itu Maruarar Sirait menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
Ia meminta pemerintah daerah segera menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam proses pembangunan.
Sementara Mendagri Tito yang juga Kasatgas PPR menyampaikan pernyataan terbuka agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera mempercepat pendataan kerusakan rumah yang terdampak bencana, baik kategori ringan, sedang, maupun berat.
Langkah itu dinilai krusial guna memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat waktu, sehingga hak-hak korban becana dapat segera terpenuhi.
“Untuk mempercepat penyaluran bantuan tersebut, saya menginstruksikan Bupati Tapteng agar segera membentuk tim khusus pendataan yang melibatkan BPBD, Dinas Sosial, Dukcapil. Tim tersebut diminta turun langsung ke lapangan dengan dukungan anggaran yang memadai, serta menargetkan penyelesaian pendataan dalam waktu satu minggu,” tegas Mendagri dalam pernyatan terbukanya.
Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons soal lambat pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).
Disebutkan Bobby, dirinya sudah berkali-kali meminta ke Bupati Tapteng untuk melengkapi administrasi secara terstruktur. Namun Pemkab Tapteng cukup lambat dalam hal pendataan, sehingga pembangunan huntara dan huntap prosesnya cukup lama.
“Sudah saya sampaikan ke Bupati Tapteng, bahkan asisten kami sudah kami letakkan di sana, untuk benar-benar membantu. Contoh administrasi, semua kebijakan itu semua data itu pak Basarin (Asisten Pemerintahan) kita letakkan di sana. Semua data itu perlu terkonfirmasi,” jelas Bobby kepada wartawan usai menghadiri rapat Paripurna di DPRD Sumut, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, untuk mendapatkan bantuan bencana mulai dari Huntap, Huntara, Dana Tunggu Hunian dan lain-lain harus mempunyai data korban yang lengkap.
“Mulai dari KTP, KK yang hilang, semua perlu dikonfirmasi. Cara mengkonfirmasi itu membuat SK Kepala Daerah di tingkat bupati kota. Namun Tapteng cukup lambat. Dan saaat ini hanya tinggal Tapteng datanya belum lengkap,” terangnya.
Diakui menantu Jokowi itu, bantuan dalam bentuk apapun itu selalu ada. Dan selalu dikucurkan, jika pendataan lengkap dilakukan.
“Bantik terus menerus ready. cuman kalau dikucurkan itu harus ada datanya. Data itu harus ada SK Kepala Daerah. ini hanya tinggal Tapteng yang datanya masih kurang,” jelasnya. (Lal)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEW
