Sibolga, 14/7 (Batakpost.com)-
Kepala KPw BI Sibolga, Riza Putera, mengatakan bahwa digitalisasi saat ini menjadi keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Untuk itulah percepatan digitalisasi transaksi sangat penting untuk menjawab tantangan efisiensi dan transparansi, sekaligus sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BI Sibolga dalam acara Capacity Building Implementasi Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Sosialisasi Digitalisasi Sistem Pembayaran Kepada Perangkat Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga, yang dilaksanakan di Aula Graha Nauli Bank Indonesia Sibolga, pada Senin (14/7/2025).
Menurut Riza, bahwa digitalisasi transaksi Pemda bukan sekadar tren, tapi merupakan solusi strategis yang mendukung efektivitas dan akuntabilitas keuangan daerah.
Lebih lanjut Riza menjelaskan, Capacity Building digelar sebagai langkah akseleratif untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan daerah terkait manfaat dan tata kelola program ETPD. Pihaknya juga bersinergi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sibolga guna memperkuat edukasi kepada perangkat daerah dan mendorong edukasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya transaksi non-tunai.
Riza menyebutkan bahwa indeks ETPD Kota Sibolga pada semester II tahun 2024 tercatat sebesar 93,5%. Angka ini menunjukkan pencapaian yang baik, meskipun mengalami penurunan sebesar 0,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut, menurut Riza, perlu segera direspons dengan penguatan aspek realisasi, khususnya dari sisi transaksi pajak dan retribusi yang harus dijalankan secara konsisten.
“Pemko Sibolga juga mengalami penurunan peringkat dalam championship TP2DD tahun 2024, dari posisi ke-21 menjadi ke-23 dari 34 kota di Pulau Sumatera. Hal ini menjadi catatan penting untuk terus meningkatkan kinerja TP2DD, baik dari sisi proses, output, maupun outcome,” tegas Riza.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa transaksi pembayaran digital di wilayah kerja KPw BI Sibolga, khususnya penggunaan QRIS, mengalami peningkatan signifikan. Hingga akhir 2024, nilai transaksi QRIS di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah mencapai Rp 89,3 miliar, tumbuh sebesar 57,17% secara tahunan. Bahkan hingga Mei 2025, jumlahnya meningkat menjadi Rp 98,6 miliar, dengan rata-rata transaksi bulanan mencapai Rp19,7 miliar.
Dari sisi pelaku usaha, tercatat sebanyak 27.400 merchant di dua wilayah tersebut telah menggunakan QRIS, mayoritas berasal dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan ini mencapai 16,2% dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan semakin tingginya akseptasi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.
Namun demikian, Riza mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan ETPD secara menyeluruh. Antara lain, belum meratanya penerimaan masyarakat terhadap digitalisasi, masih rendahnya kesadaran pemerintah daerah, serta peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang belum optimal di beberapa aspek.
“Setiap daerah memiliki tantangan yang unik. Namun kami tetap berkomitmen untuk terus memberikan fasilitasi, edukasi, dan dukungan, termasuk melalui kegiatan seperti sosialisasi, publikasi, rapat koordinasi, dan event nasional yang akan terus digelar sepanjang tahun 2025 ini,” pungkas Riza.
Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi momentum percepatan digitalisasi sistem pembayaran di Kota Sibolga serta mendorong peningkatan kinerja dan capaian program ETPD di tingkat lokal demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang modern, efisien, dan transparan.
Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah positif dalam mendukung pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong ekonomi masyarakat Sibolga.
“Kami melihat upaya literasi digitalisasi oleh Bank Indonesia sangat masif dari tahun ke tahun. Perkembangan transaksi non-tunai pun semakin pesat. Kami optimis, ke depan Kota Sibolga dapat bersaing dalam Championship TP2DD. Diharapkan layanan pembayaran pajak non-tunai dapat semakin diminati masyarakat melalui peningkatan literasi dan peluncuran program insentif. Hal ini sejalan dengan misi Kota Sibolga dalam mewujudkan pengelolaan PAD yang transparan, akuntabel, dan terdigital,” ucap Wali Kota.
Wali Kota juga mengimbau seluruh jajaran Pemko Sibolga untuk aktif menerima dan mendorong transaksi digital, guna mengoptimalkan penerimaan PAD di sisa Tahun 2025, terutama dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak berpotensi tinggi lainnya. Dari sisi retribusi, beberapa sektor seperti parkir, tempat wisata (Pelabuhan Lama), dan kebersihan ke depan akan diwajibkan melakukan transaksi secara digital. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
.
