Hal itu juga ditimpali Deni Herman Hulu. Menurut Ketua Fraksi Gerindra ini, bahwa bantuan itu diperuntukkan kepada masyarakat Tapteng yang benar-benar menjadi korban banjir dan longsor makanya namanya bantuan jaminan hidup. Kalau PNS, Kepala Dinas, Lurah, itu sudah dijamin pemerintah hidupnya karena menerima gaji dan tunjangan setiap bulannya.
Namun anehnya sebut Deni, justru nama-nama PNS dan Lurah serta keluarganya yang masuk dalam daftar penerima terlebih dahulu, sementara masyarakat yang benar-benar jadi korban tidak masuk daftar.
“Ini tidak boleh kita biarkan, karena bisa berpotensi konflik di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat ini sebenarnya sudah cukup sabar lho, dan jangan dipancing untuk konflik atas pendataan yang tidak benar. Kami meminta Pemkab Tapteng terkhusus dinas yang menangani bantuan ini supaya tidak main-main. Datalah dengan sejujur-jujurnya dan gunakan hati nuranimu, kasihan kita melihat masyarakat ini,” kata Hulu.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, setelah daftar penerima bantuan jadup ini beredar luas di kalangan masyarakat, langsung mengundang reaksi keras karena banyak nama mereka yang tidak terdaftar. Padahal mereka benar-benar jadi korban bencana hingga rumahnya rusak dan hancur. Sementara rumahnya yang aman-aman saja, justru terdaftar sebagai penerima bantuan.
Parahnya lagi, di antara penerima itu banyak keluarga Lurah, Kepling, Para ASN dan juga ada Kepala Dinas dan mantan Kepala Dinas Tapteng. Warga meminta agar pemerintah jangan dulu mencairkan bantuan tersebut sebelum dilakukan verifikasi yang benar. (Jas)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEW
