Jakarta, 25/3 (Batakpost.com)- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menerima hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp6,6 miliar. Penyerahan hibah itu digelar di Gedung Merah Putih KPK RI, Kamis (24/3/2022) yang dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Utara, Sarlandy Hutabarat.
“Suatu kehormatan besar dan kebanggaan bagi kami Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara oleh KPK RI,” kata Sarlandy dalam sambutannya.
Dikatakan Sarlandy, Kabupaten Tapanuli Utara menerima hibah berupa tanah dan bangunan senilai Rp 6,6 miliar yang berada di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya Wakil Bupati menyampaikan, walaupun Kabupaten Tapanuli Utara berada jauh di Sebelah Barat NKRI, namun perhatian Pemerintah Pusat dan KPK RI untuk memajukan Tapanuli Utara di bawah kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, diapresiasi.
BACA JUGA: Lewat Adu Penalti Bina Remaja FC Sidimpuan Juara 1 Raih Hadiah Rp100 Juta, Porkemas Sorkam Runner Up
“Terima kasih tak terhingga kepada Ketua KPK RI dan jajarannya, demikian juga Kepada Direktorat Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Semoga semakin sukses dalam pemberantasan korupsi di Negeri tercinta ini,” katanya.
Dia pun menyebutkan, hibah tersebut akan dimanfaatkan Pemkab Taput untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, yakni membuka kantor Perwakilan di Jakarta untuk sarana promosi Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas.
Acara penetapan status Penggunaaan dan Hibah Barang Milik Negara kali ini diperoleh 2 Kementerian dan 2 Kabupaten, yaitu, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Bangkala.
Hibah ini pun diserahkan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri beserta pimpinan KPK lainnya serta dihadiri Menteri Menkumham Yasonna Laoly, Menteri ATR BPN Sofyan A. Djalil, DR. Purnama Sianturi, SH, M.HUM, Direktur Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Bupati Bangkalan. (ril)
