Lebih lanjut pria yang yang sudah terlibat dalam gerakan pemantau Pemilu sejak tahun 1996 itu menjelaskan, mengapa TNI dan Polri tidak terlibat lagi dalam Pemilu. Hal itu dikarenakan Presiden merupakan panglima tertinggi TNI/Polri yang juga terlibat sebagai peserta Pemilu. Jika TNI/Polri dilibatkan dalam Pemilu, maka akan berdampak terhadap pengendalian kekuasaan oleh Presiden terhadap kedua lembaga itu. Dan sejarah itu pernah terjadi di masa orde baru. Oleh sebab itulah, setelah masa reformasi, dikeluarkan aturan bahwa TNI/Polri tidak terlibat lagi dalam Pemilu, karena kedua lembaga tersebut adalah milik semua lapisan golongan.
“Berbeda dengan di Thailand, di sana TNI dan Polrinya ikut memilih, karena panglima tertinggi mereka adalah Raja bukan Perdana Menteri. Sementara Raja tidak ikut menjadi peserta Pemilu,” terangnya.
Di akhir penjelasannya, Jojo megungkapkan pentingnya Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kenapa harus disebut Aparatur Sipil Negara, kenapa bukan Aparatur Sipil Pemerintah (ASP)? Karena antara Pemerintah dan Negara itu berbeda. Pemerintah paling lama 10 tahun, atau 2 periode, sementara Negara adalah permanen. Itulah alasannya mengapa ASN harus netral,” ucapnya.
Lebih Lanjut Baca: Sementara Itu…
