Medan, 22/9 (Batakpost.com)– Anggota DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, SH., MH, mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar memberikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Tunjangan itu tidak terbatas hanya kepada tenaga pendidik, tetapi juga mencakup tenaga medis dan formasi lainnya.
Dorongan itu muncul dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, pada Kamis (18/9/2025).
Dalam pembahasan itu salah satu anggota DPRD Sumut, Hendra Cipta, awalnya mengusulkan agar seluruh OPD memperhatikan dan mempertimbangkan nasib para P3K yang telah bekerja dan mengabdi.
Namun hingga kini kata Hendra, belum mendapatkan hak yang setara dengan ASN lainnya, khususnya terkait tunjangan penghasilan. Ia menekankan bahwa pemberian TPP ini adalah bentuk keadilan dan penghargaan terhadap kinerja P3K di berbagai sektor.
“TPP ini seharusnya tidak hanya diberikan kepada guru P3K saja. Tenaga medis dan P3K di sektor lainnya juga memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang besar. Sudah seharusnya pemerintah memperlakukan mereka secara adil,” kata Hendra.
Pernyataan Hendra langsung mendapat dukungan penuh dan pernyataan tegas dari Rahmansyah Sibarani. Anggota DPRD Sumut dari Fraksi NasDem itu menegaskan bahwa hal itu tidak lagi hanya sekedar memperhatikan atau mempertimbangkan. Namun kebijakan pemberian TPP kepada seluruh P3K harus menjadi bagian dari program prioritas dalam P-APBD 2025.
Menurutnya, kemampuan fiskal daerah bisa mengakomodasi hal tersebut selama dilakukan perencanaan dan penganggaran yang tepat.
Selanjutnya Baca: Kita harus…
