Segenap kru batakpost.com mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024, Semoga doa dan usaha kita diterima oleh Allah Swt. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
Tapanuli Utara

Perjuangan Bupati Nikson Berhasil, Masyarakat Terima SK Hutan Adat

283
×

Perjuangan Bupati Nikson Berhasil, Masyarakat Terima SK Hutan Adat

Sebarkan artikel ini
Bupati Nikson saat menghadiri acara syukuran masyarakat adat Naga Saribu. (Ist)
Bupati Nikson saat menghadiri acara syukuran masyarakat adat Naga Saribu. (Ist)
Advertisement
Example 300x600
Advertisement

Taput, 31/7 (Batakpost.com)- Meskipun melalui proses yang panjang, akhirnya Pemkab Tapanuli Utara (Taput) melalui Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan SK Hutan Adat Naga Saribu Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, Tapanuli Utara.

Terbitnya SK tersebut setelah terbitnya Surat dari Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor S.325/PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2021 tanggal 9-12/2021 sebagai dasar terbitnya Keputusan Bupati Nomor 06,07,08 tahun 2022, mencakup hutan adat yang berada di Huta Ginjang Muara, Aek Godang Tor Nauli, Kecamatan Adian koting dan Naga Saribu, Kecamatan Siborongborong.

Advertisement
banner 325x300
Advertisement


BACA JUGA:48 Peserta UKW Angkatan 41 dan 42 Dinyatakan Lulus, 9 lagi Belum

Atas terbitnya SK tersebut, masyarakat adat Naga Saribu, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, adakan pesta syukuran, pada Sabtu (30/7/2022). Di mana dalam SK Bupati Taput Nomor: 07 Tahun 2022 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Naga Saribu Siharbangan, Masyarakat Adat mendapat SK lahan seluas 2.291,83 hektare dan diikuti terbitnya SK Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang penetapan status Hutan Adat seluas 1.586 hektare.

Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M.Si didampingi beberapa OPD Taput menghadiri acara pesta syukuran tersebut.

Dalam acara itu mewakili tokoh adat, Viktor Simanjuntak mengucapkan banyak terima kasih kepada stakeholder yang berperan terwujudnya SK tersebut.

“Terkhusus kepada Bapak Bupati Nikson Nababan yang telah menyerahkan SK Tanah/Hutan Adat kepada kami. Saya atas nama masyarakat Naga Saribu sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak atas perjuangan Bapak,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan perwakilian anak rantau atas nama Bosar Simanjuntak.

Anggota DPRD Taput Maradona Simanjuntak dalam sambutannya juga mengapresiasi perjuangan dari Bupati Nikson Nababan. Disebutkannya, terbitnya SK Bupati dan SK Kementerian tersebut hasil dari perjuangan bersama antara Rakyat, Legislatif dan Pemerintah.

BACA JUGA:Hendak Pulang ke Nias, Pria Ini Jatuh ke Laut

Sementara itu Bupati Nikson dalam arahannya mengatakan, bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Taput dapat digambarkan antara ada dan tiada, yang mana secara formal belum ada ketentuan Perundang-undangan yang mengukuhkan keberadaan mereka.

“Melihat kondisi tersebut, pastinya diperlukan payung hukum sebagai dasar untuk pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat,” terang Bupati.

Melalui Proses yang panjang, kata Bupati, Pemkab Taput melalui Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan Perda Nomor 04 Tahun 2021 untuk menindaklanjuti Permendagri Nomor 52, dan disahkan dengan Keputusan Bupati Nomor 477, serta melanjutkan dengan menerbitkan Perbub Nomor 04 tahun 2021.

“Berdasarkan aturan adat, hutan adat dikelola secara komunal, tidak sendiri-sendiri. Maka kita menghimbau hutan tersebut ditanami pohon berbuah yang dinilai lebih berpotensi meningkatkan income keluarga,” terang Nikson.

Guna menunjang hal itu, kata Nikson, maka akses jalan menuju lokasi hutan adat akan dihotmix sepanjang 1 KM tahun ini. (ril)