Pematang Siantar, 1/7 (Batakpost.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar melaksanakan tradisi kurban dengan menyembelih sembilan ekor sapi pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 H/2023 M. Dari kesembilan ekor sapi tersebut, sebanyak 750 paket daging kurban dibagikan kepada masyarakat dan pegawai honor.
Proses penyembelihan hewan kurban dilakukan di halaman rumah dinas Wali Kota, Jalan MH Sitorus, pada Jumat (30/06/2023).
Wali Kota Pematang Siantar, dr. Susanti Dewayani, SpA, menyampaikan bahwa sembilan ekor sapi yang dikurbankan akan dibagi menjadi 750 paket untuk dibagikan kepada masyarakat.
Selama kesempatan tersebut, dr. Susanti juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Sumut, PT Taspen, dan Perumda Tirta Uli atas dukungan mereka dalam pelaksanaan kurban.
Sebagai wali kota perempuan pertama di Pematang Siantar, dr. Susanti mengajak semua pihak untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dalam momentum peringatan Hari Raya Idul Adha.
“Alhamdulilah, kita adalah orang-orang yang beruntung, sehingga kita dapat memberikan sesuatu kepada masyarakat untuk kebaikan bersama,” ujar dr. Susanti, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar.
dr. Susanti berharap bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan di lingkungan Pemko Pematang Siantar, serta dengan pihak-pihak terkait di Kota Pematang Siantar.
“Insya Allah kegiatan ini berjalan lancar, dan kita semua mendapatkan berkah, hidayah, dan perlindungan dari Allah SWT. Sehingga kita dapat bekerja dan mengemban amanah yang ditugaskan pada kita masing-masing,” tutup dr. Susanti.
Dalam pelaksanaan kurban ini, keluarga dr. Susanti juga turut berkurban dengan satu ekor sapi.
Sebanyak 750 kupon paket kurban dibagikan kepada masyarakat dan pegawai honor di lingkungan Pemko Pematang Siantar.
Tahun lalu, Pemko Pematang Siantar juga melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak delapan ekor sapi.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Dekranasda Pematang Siangar, H. Kusma Erizal Ginting, SH, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
