“Artinya, begitulah peran dan tugas dari DPRD itu untuk mengingatkan pemerintah. Jadi Pemkab jangan anti dengan hal itu sehingga tidak mau menghadiri RDP,” ucapnya menambahkan.
Dia juga mengimbau masyarakat Tapteng agar tetap memberikan dukungan kepada DPRD dan juga Pemkab Tapteng supaya keduanya bisa akur dalam menjalankan autokritik atas diri masing-masing. Karena seyogianya antara kedua lembaga itu saling mengontrol atas tugas dan kekuasaan masing-masing.
“Eksekutif dan Legislatif itu mitra setara dalam pemerintahan. Jika tidak sejalan dan tidak saling mengontrol, maka akan pincang, dan itu pasti berdampak terhadap pembangunan dan masyarakat Tapteng,” pungkasnya.
Dia juga meminta kalau pembangunan di Tapteng mau berjalan, harus seiring antara eksekutif dan legislatif sebagaimana di masa kepemimpinan Bakhtiar Ahmad Sibarani menjabat Bupati.
“Kita harus apresiasi bagaimana kesetaraan antara eksekutif dan legislatif di masa kepemimpinan Bapak Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Pak Darwin Sitompul. Mereka akur dan saling menjalankan tugas dan fungsi masing-masing,” ucapnya.
Dia juga meminta agar DPRD Tapteng tetap komit dalam menjalankan fungsi dan pengawasannya untuk mengontrol dan mengoreksi Pemkab, karena pemerintah itu harus diawasi supaya penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan masyarakat.
Diberitakan sebelumnya, bahwa Komisi A DPRD Tapteng mengaku kecewa atas beberapa kali RDP yang mereka laksanakan tidak dihadiri oleh pihak eksekutif, bahkan dalam membahas persoalan yang cukup penting, eksekutif hanya mengutus Lurah.
“Kita tidak mengerti mengapa Pemkab Tapteng hanya mengutus Lurah dalam RDP terkait PT CPA. Bahkan dalam dua kali RDP sebelumnya, sama sekali pihak eksekutif tidak hadir,” kata Ketua Komisi A Antonius Hutabarat beberapa waktu lalu. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
