Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga, Rita Masyita Ridwan menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan terus berupaya dalam menjalankan tiga fungsi penegakan kepatuhan, mulai dari pendaftaran peserta, penegakan kepatuhan penyampaian data, hingga pembayaran iuran oleh pemberi kerja. Tiga fungsi tersebut tentunya akan berjalan optimal melalui koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan dan melalui forum yang diadakan ini diharapkan dapat mencapai pemahaman yang sama. Rita menyatakan secara rutin per triwulan melakukan pemadanan data bersama Dinas Perizinan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Pengawas Ketenagakerjaan serta akan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjutnya.
“Kita bisa melihat progres capaian kinerja BPJS Kesehatan terkait pendaftaran dan badan usaha dari total 191 badan usaha terdaftar di Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat 176 badan usaha terdaftar atau sebesar 92 persen. Sampai dengan Mei 2023 naik menjadi 98 persen atau sebanyak 188 badan usaha terdaftar sampai dengan September 2023,” jelas Rita.
Rita juga memaparkan evaluasi dan capaian dari pelaksanaan fungsi penegakan kepatuhan tersebut dengan hasil masih terdapat tiga badan usaha yang belum terdaftar, dan tiga badan usaha yang belum mencapai 100% mendaftarkan pekerjanya, dengan total 80 pekerja. Dari sisi pembayaran iuran, dari total 12 badan usaha yang menunggak di bulan berjalan, terdapat enam badan usaha yang akhirnya patuh membayar.
“Kami harap ke depannya angka ini bisa dikendalikan hingga mencapai kondisi yang kita harapkan bersama. Bagaimanapun, jaminan kesehatan adalah salah satu hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. (red/ril)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEWS
