Jakarta, 2/6 (Batakpost.com) – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, telah mengeluarkan kritik keras terhadap keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut campur dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, Wasekjen PAN, Fikri Yasin, berpendapat bahwa campur tangan Jokowi masih dalam batas yang wajar dari segi hukum.
Dalam sebuah wawancara dengan wartawan pada Jumat (2/6/2023), Fikri mengatakan, “Menurut kami, campur tangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi masih dianggap wajar jika dilihat dari perspektif hukum.” Dia juga menyebutkan bahwa penafsiran yang berbeda bisa muncul jika melihatnya dari segi etika. Meskipun demikian, Fikri meminta pihak lain untuk tidak berlebihan dalam menyimpan kecurigaan.
“Faktor etika sulit diukur karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda,” jelas Fikri.
Fikri juga merespons pernyataan Amien Rais yang mencampuradukkan hubungan antara Presiden Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, tidak perlu mencurigai dan menjatuhkan citra pihak lain secara tidak benar.
“Jika kecurigaan tersebut dalam kerangka kewaspadaan untuk mengawasi jalannya pemilu agar berjalan dengan adil dan lancar, maka itu baik. Namun, jika kecurigaan tersebut bertujuan untuk merusak reputasi kelompok lain, itu tidak benar,” ujar Fikri.
Amien Rais sebelumnya telah mengkritik keras keinginan Jokowi untuk ikut campur dalam Pemilu 2024. Ia berpendapat bahwa Jokowi tidak lagi hanya ikut campur, melainkan terlibat dalam intervensi pemilu.
Pernyataan tersebut disampaikan Amien Rais melalui kanal YouTube resminya, Amien Rais Official, yang juga diunggah di akun Instagram Partai Ummat. Dalam video yang berjudul ‘PAK JOKOWI, HENTIKAN MANUVER POLITIK ANDA!’ yang diunggah pada Jumat (2/6), Amien mengatakan bahwa ia telah memperhatikan manuver berbahaya yang dilakukan oleh Jokowi melalui kekuasaannya.
“Saya telah memperhatikan dalam beberapa hari terakhir manuver berbahaya yang dilakukan oleh Jokowi melalui orang-orang yang berkuasa di sekitarnya. Manuver tersebut dilakukan tanpa ragu-ragu dan tanpa rasa malu,” ujar Amien seperti yang terlihat dalam video tersebut.
Amien juga mengangkat masalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Ia membawa-bawa hubungan antara Ketua MK, Anwar Usman, dengan Jokowi.
“MK yang dipimpin oleh adik ipar saya, Anwar Usman, memutuskan untuk memberikan satu tahun tambahan bagi Firli Bahuri cs sebagai Pimpinan KPK. Jadi Anwar Usman yang sering mengatakan bahwa ia tak takut kepada siapa pun kecuali Allah SWT, ternyata juga takut pada kakak iparnya, Kakanda Joko,” kata Amien.
Amien juga mengkritik tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. Menurut Amien, tim tersebut akan bekerja hingga Desember 2023, dan hasil kerjanya akan diserahkan kepada pemerintahan yang dibentuk oleh presiden hasil Pemilu 2024.
“Tim percepatan reformasi hukum sebenarnya mencemooh presiden terpilih nantinya karena presiden yang dipilih oleh rakyat pada tahun 2024 diminta untuk melanjutkan Indonesia yang meremehkan dan mengacaukan sistem hukum. Dengan kata lain, mereka ingin melanjutkan Indonesia tanpa hukum yang telah dilaksanakan selama masa pemerintahan Jokowi,” ucapnya.
Itulah sejumlah pernyataan kritik yang dilontarkan Amien Rais terhadap keinginan Jokowi untuk ikut campur dalam Pemilu 2024.
