Tapteng, 15/6 (Batakpost.com)– Persoalan pencairan bantuan jaminan hidup (jadup) tahap dua bagi korban bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin pelik dan ribet. Warga mengaku dipermainkan akibat tidak ada kepastian kapan pencairan jadup tahap dua tersebut. Padahal pendataan terus dilakukan oleh Pemkab Tapanuli Tengah.
Akibatnya warga kecewa karena tak ada kepastian dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kapan bantuan jadup tersebut dicairkan.
Hal itu juga yang dirasakan warga Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan. Warga kelurahan ini ramai-ramai “menyerbu” kantor Lurah Budi Luhur, Senin (15/6/2026) untuk menanyakan kapan jadup tahap dua dicairkan.
Salah seorang warga bernama Sri Ati, yang tinggal di Lingkungan I Budi Luhur mengungkapkan, bahwa banyak warga yang benar-benar terdampak dan membutuhkan bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan jaminan hidup (jadup) maupun bantuan rumah rusak. Sebaliknya terdapat nama-nama tertentu yang diduga memiliki kedekatan dengan aparat lingkungan, kelurahan justru masuk dalam daftar penerima.
“Kami sangat kecewa serta kesal kepada aparat kelurahan dan Lurah Budi Luhur yang tidak berlaku adil dalam mendata korban banjir. Banyak warga yang layak menerima, malah tidak masuk sebagai penerima jadup, justru sebaliknya,” protes Sri Ati.
Warga lainnya Siti Adia Panggabean mengaku sudah tak sabar lagi dengan janji-janji dari kelurahan yang selalu meminta warga bersabar.
“Setiap ditanya kapan pencairan, jawabannya sama saja dari hari ke hari yaitu agar ditunggu saja. Sampai kapan kami warga ini menunggu janji-janji dari para pejabat kelurahan dan Pemkab Tapteng ini? Kami butuh bukti tidak cerita,” tegas Siti Adia dengan nada tinggi.
Parahnya lagi janjut mereka, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu pernah mengatakan jadup tahap dua cair hari Kamis, tetapi tak jelas hari Kamis kapan.
“Katanya hari Kamis cair. Nyatanya sudah berapa kali hari Kamis berlalu tak kunjung cair juga. Masyarakat sekarang sudah sulit membedakan mana informasi resmi dan mana sekadar penghibur agar rakyat tetap diam menunggu,” ujar M. Manik warga setempat.
Masih menurut warga, terkait bantuan jadup tahap dua sudah menjenuhkan, apalagi pendataan dari pihak Pemkab Tapteng tak kenal waktu dalam mendata ke rumah-rumah warga. Namun hasilnya tak jelas kapan dicairkan.
“Sudah hampir 7 bulan pascabencana dan longsor, tetapi soal data dan bantuan jadup tak beres-beres di Tapteng ini. Apakah ini namanya Naik Kelas dan Adil Untuk Semua seperti selogan dari Bupati Masinton Pasaribu?” ketus warga.
Amatan di lokasi, warga silih berganti melontarkan kritikan dan keluhan di kantor lurah. Mereka juga mengungkapkan sudah berulang kali datang menyampaikan keluhan tetapi Lurah selalu tak berada di kantornya. Warga menilai bahwa keluhan mereka bukan hal yang serius untuk ditanggapi.
Warga meminta agar Lurah transparansi membuka data siapa saja penerima bantuan bencana tersebut. Namun sangat disayangkan Lurah tidak ada di tempat sehingga warga menyegel kantor lurah.
Terkait penyegelan kantor Lurah di Tapteng bukan pertama kali. Beberapa kantor lurah sudah disegel warga dengan alasan yang sama terkait bantuan bencana yang tak kunjung cair dan juga transparansi penerima bantuan. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Batakpost.com di GOOGLE NEW
