Tapteng, 4/11 (Batakpost.com)– Belakangan ini mencuat narasi di media dan di kalangan masyarakat menyebutkan pembangunan gedung kantor bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) mangkrak. Buntutnya, beberapa waktu lalu terjadi aksi demo ke DPRD Tapteng mendesak DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) terkait tudingan mangkraknya bangunan kantor bupati tersebut.
Sebagai tindaklanjut dari demo itu, DPRD Tapteng melakukan sidak ke gedung kantor bupati, Selasa (4/11/2025). Meskipun dari pihak Pemkab tidak hadir walaupun sudah resmi diundang DPRD untuk mendampingi mereka saat sidak, para anggota dewan dari berbagai fraksi itu tetap melakukan pengecekan.
Mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 5 disisir para anggota dewan. Dan hasilnya, anggota DPRD menilai bahwa bangunan tersebut sudah layak ditempati atau digunakan sebagaimana diungkapkan oleh Fraksi Golkar DPRD Tapteng.
“Setelah kami melakukan pengecekan langsung ke bangunan kantor bupati, kami dari Fraksi Golkar DPRD Tapteng setuju jika proses pembangunan dilanjutkan. Bahkan untuk lantai 1 dan lantai 5 menurut penilaian kami sudah selesai 90 persen. Sedangkan bangunan lainnya ada yang masih 50 persen. Jadi kalau kami totalkan, bahwa bangunan itu sudah selesai sekitar 70 persen keseluruhannya,” ujar Ketua Golkar Tapteng Joneri Sihite yang juga Wakil Ketua DPRD Tapteng.
Untuk itulah Joneri menyarankan agar sebahagian dinas-dinas berkantor di bangunan baru kantor bupati, mengingat kondisi kantor dinas-dinas yang saat ini sangat memprihatinkan dan lokasinya terpencar.
“Desain kantor bupati itu bagus dan kita setuju agar Bupati Masinton melanjutkan pembangunannya. Karena memang kantor bupati itu sudah sangat dibutuhkan, karena semua dinas-dinas terfokus dalam satu gedung, sehingga masyarakat terlayani dengan mudah dan cepat. Itulah dampak positif bangunan kantor bupati itu,” sebut Joneri.
Politisi Golkar ini juga setuju dibentuknya Pansus, agar jangan ada yang saling menyalahkan terkait pembangunan gedung kantor bupati.
Selanjutnya Baca: Kami Dari Fraksi…
