Tapsel, 8/3 (Batakpost.com)- Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan kurang lebih 315.021 orang. Dan jumlah pekerja miskin (rentan) kurang lebih 112.158 orang. Mereka merukan pekerja informal seperti petani, pedagang, tukang, pekerja keagamaan (marbot masjid, bilal mayit, pendeta dan pekerja sosial lainnya) belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang BPJS No. 24 Tahun 2011.
Selain itu, guna menindaklajuti Inpres No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, DPRD Tapanuli Selatan menggelar rapat percepatan perlindungan menyeluruh bagi pekerja di Tapanuli Selatan, Senin (7/3).
Demikian disampaikan Kepala Cabang BP Jamostek Padangsidimpuan, Sanco Simanullang kepada media ini, Selasa (8/3).
Disebutkannya, rapat dewan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tapanuli Selatan, Husin Sogot Simatupang yang dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tapsel, Arman Pasaribu, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Anggaran Daerah, Muhammad Frananda, Kepala Bidang Anggaran, Saipul Nasution, Kabag Hukum, Aswin Rangkuti.
Sementara dari BPJS Ketenagakerjaan Sidimpuan hadir langsung Kepala Kantor Dr. Sanco Simanullang, ST, MT, IPM, ASEAN Eng didampingi Kepala Kepesertaan Yuliandi Sahputra, Account Representatif Khusus Apri Tantri br Hutagaol dan sejumlah staf.
BACA JUGA: Wanita Gigih dan Pekerja Keras Itu Dilantik Menjadi Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia
Disebutkan Sogot, setelah mendengar paparan Kepala BPJamsostek, di mana dengan iuran Rp 201.600 pertahun bagi kurang lebih 30.000 orang pekerja miskin, total iuran Rp 6 milyar. Bila diasumsikan meninggal 1 %, maka terdapat 300 orang penerima manfaat masing-masing Rp 42 juta . Sehingga, total uang yang yang akan beredar di Kabupaten Tapanuli Selatan berkisar Rp 12,6 milyar.
“Program ini akan membantu mengurangi kemiskinan baru. Dulu ada namanya pogram Sarasi, semacam asuransi yang belum sempat terlaksana. Kini ada program yang jauh lebih murah dan manfaat lebih tinggi. Saya pikir perlu dilanjutkan,” ujar Ketua DPRD.
Program Jamsostek ini diatur dalam regulasi pemerintahan bahkan diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres), maka program ini tentu akan jauh lebih bermanfaat bagi keluarga dari masyarakat miskin.
“Sudah barang tentu keluarga tertolong dengan biaya kematian sebesar Rp 42 juta plus beasiswa bagi anaknya. Saya kira cukup membantu,” tukas Sogot sembari menekankan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan akan segera melakukan analisa dan kajian kesanggupan anggaran.
Sementara itu dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Anggaran, Daerah Muhammad Frananda mengungkapkan, pihaknya sudah menganggarkan pada program Jaminan Kecelakaan Keja, Jaminan Kematian untuk 3.200 pekerja rentan pada mata anggaran tahun 2022.
Selain itu, untuk Non ASN pada program Jaminan Kecelakaan Keja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua untuk 1.993 pekerja.
“Jujur, baru kali ini kami paham, ternyata bisa juga pekerja rentan dianggarkan dalam APBD. Tahun lalu fokusnya hanya Non ASN saja ,” jelas Frananda.
BACA JUGA: BPJS Ketenagakerjaan Rekomendasikan 6.057 Tenaga Kerja di Sibolga-Tapteng Untuk Mendapat BSU
Mendengar paparan Jamsostek, sebut Frananda, perlindungan bagi tenaga kerja rentan bakal dijadikan sebagai bahan diskusi sehingga dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan APBD.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Arman Pasaribu, juga menambahkan, pihaknya akan melakukan pengawasan dan monitoring bagi tenaga kerja pada badan usaha, sehingga mereka patuh terhadap regulasi yang pada akhirnya akan mengurangi beban iuran dari APBD bagi tenaga kerja rentan dan miskin.
“Bahkan CSR perusahaan besar seperti tambang, perkebunan dihimbau untuk peduli terhadap lingkungan dengan membantu iuran Jamsostek masyarakat sekitar,” kata Arman.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Padangsidimpuan, Sanco Simanullang, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga Dewan.
“Luar biasa kepedulian Bapak Bupati dan Bapak Ketua Dewan, semoga kami dapat membantu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja. Kita siap untuk melayani seluruh masyarakat Tapsel,” ujar mantan Kepala BP Jamsostek Karo itu. (ril)
