oleh

Laporan Ocean Conservancy Tunjukkan Standar Konten Daur Ulang dan Tanggung Jawab Produsen yang Lebih Luas Bisa Menjembatani Kesenjangan Pendanaan dalam Pengumpulan Plastik

"Panduan Kebijakan Plastik" Terbaru Menawarkan Berbagai Solusi Kebijakan untuk Mendanai Pengumpulan Limbah dan Mengurangi Polusi Plastik di Lautan

OSLO, Norwegia, 26 Oktober 2019 /PRNewswire/ — Ocean Conservancy, bekerja sama dengan Trash Free Seas Alliance®, menerbitkan "Panduan Kebijakan Plastik: Strategi untuk Mewujudkan Lautan yang Bebas Plastik" (Plastics Policy Playbook: Strategies for a Plastic-Free Ocean). Panduan tersebut dirilis pada minggu ini dalam ajang "Our Ocean Conference" di Oslo, Norwegia. Berdasarkan riset sekunder (desk-side research), lokakarya di sejumlah negara, dan penyusunan model keuangan yang baik, kajian tersebut menjadi panduan mendalam tentang beberapa intervensi dari sektor publik dan swasta yang paling berdampak positif. Beberapa intervensi ini mengatasi momok polusi plastik di sejumlah wilayah yang paling terdampak krisis tersebut.

"Kami menyaksikan betapa besarnya minat dari kalangan pemerintah dan pemimpin bisnis untuk beralih ke ekonomi sirkular serta menanggulangi polusi plastik di lautan; namun, dengan banyaknya intervensi yang diperlukan—dari larangan penggunaan plastik hingga pengenaan pajak atas produk tertentu hingga merancang ulang produk, dan beberapa hal lain di antaranya—pelaksanaan program tetap menjadi tantangan," ujar CEO Ocean Conservancy Janis Searles Jones. "Kami ingin agar kajian tersebut, berakar pada data dan riset, kelak menjadi panduan kebijakan dalam solusi sistemis yang memberantas plastik di lautan."

"Panduan Kebijakan Plastik" terbaru melanjutkan makalah sebelumnya yang dirilis Ocean Conservancy tentang aspek ekonomi dalam pengumpulan limbah plastik. Pada 2015, Ocean Conservancy menerbitkan laporan bertajuk "Stemming the Tide," memanfaatkan riset penting karya Dr. Jenna Jambeck dan rekan-rekannya. Riset ini mengungkapkan, 75% plastik di lautan tak pernah dikumpulkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan limbah yang resmi, dan 60% di antaranya berasal dari lima negara tertentu di Asia—Tiongkok, Indonesia, Filipina, Thailand, serta Vietnam. Laporan kedua, berjudul "The Next Wave," menemukan sebagian besar aksi pengumpulan sampah plastik di kelima negara ini ternyata belum mendapat pendanaan yang cukup, dan tergolong sebagai net cost activity bagi kebanyakan aliran limbah. Pengumpulan sampah plastik tidak hanya menjadi kunci guna menghentikan polusi plastik dalam jangka pendek; aksi tersebut juga penting untuk membangun ekonomi sirkular, saat berbagai material terus diambil kembali dan dipakai lagi ketimbang menjadi limbah.

Laporan ketiga menyajikan analisis lanjutan tentang cara mendanai aksi pengumpulan sampah plastik sehingga plastik tak akan pernah berakhir di laut. Sejumlah temuan penting termasuk:

  • Di lima negara sasaran, ada kesenjangan pendanaan secara netto untuk pengumpulan sampah plastik yang berkisar US$ 28US$ 40 per ton.
  • Demi mengurangi kesenjangan pendanaan dan menjamin seluruh limbah dapat terkumpul, tanggung jawab produsen yang lebih luas (extended producer responsibility/EPR), diterapkan lewat Biaya Material Kemasan—yakni, saat pihak produsen membayar biaya berdasarkan jumlah material kemasan yang dipasarkan atau target daur ulang/pengumpulan plastiknya—berpotensi besar untuk mengurangi kesenjangan tersebut, hingga sebesar 75%.
  • Tingginya permintaan atas plastik daur ulang melalui standar konten daur ulang berpeluang untuk menekan kesenjangan pendanaan dalam pengumpulan limbah plastik hingga sebesar 34%.
  • Larangan penggunaan plastik sekali pakai yang menimbulkan masalah dan tak diperlukan (khususnya kantong plastik belanjaan, kemasan makanan berbentuk busa, material plastik jenis oxo-biodegradable, kemasan PVC, serta mikroplastik primer) bisa meningkatkan pengumpulan limbah plastik dengan mengurangi kontaminasi dari aliran sampah plastik pascakonsumsi.

"Sejumlah temuan dalam laporan ini memperkuat hal-hal yang telah lama dicurigai, yaitu kita memerlukan sederet solusi untuk mengatasi kendala plastik di lautan, dan setiap orang memiliki peran masing-masing," kata Chever Voltmer, Direktur Inisiatif Plastik di Ocean Conservancy. "Kabar baiknya—seperti hasil pengamatan kami secara langsung ketika menyusun laporan tersebut bersama mitra-mitra utama dari Trash Free Seas Alliance—ialah kami melihat kesiapan dan niat kalangan pemerintah dan sektor swasta untuk memainkan peranannya."

Tentang Ocean Conservancy

Ocean Conservancy bekerja untuk melindungi lautan dari berbagai tantangan global yang terbesar pada dewasa ini. Bersama mitra-mitranya, Ocean Conservancy menciptakan berbagai solusi berbasiskan sains demi lautan dan satwa liar yang lebih sehat, serta komunitas yang membutuhkannya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.oceanconservancy.org, atau ikuti kami di Facebook, Twitter, atau Instagram.

Tentang Trash Free Seas Alliance®

Diluncurkan oleh Ocean Conservancy pada 2012, Trash Free Seas Alliance® menghadirkan tokoh-tokoh terkemuka (thought leader) dari industri, sektor konservasi, dan ilmuwan untuk menciptakan sebuah forum pragmatis yang mengupayakan kolaborasi nyata, serta mengutamakan pemberantasan sampah lautan secara terukur. Para anggota Trash Free Seas Alliance® berkomitmen untuk melakukan penjajakan bersama tentang sejumlah strategi jangka panjang yang meningkatkan kesehatan lautan dengan mengurangi atau menyingkirkan sampah di laut. Kunjungi laman Trash Free Seas Alliance® untuk informasi lebih lanjut.

Related Links :

http://www.oceanconservancy.org

Source: PRN Asia

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed