Patricius Terima Keluhan Soal Banjir dan Air Bersih Warga Aek Tolang

oleh
Anggota DPRD Tapteng Patricius Rajagukguk saat reses ke Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan. (batakpost.com/HAT)

Tapteng, 13/2 (Batakpost.com)-Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Patricius Marcellino Rajagukguk, ST melaksanakan reses I masa sidang Tahun 2019, untuk menyerap aspirasi masyarakat di Dapil 1 Kecamatan Pandan, Sabtu, 9 Februari 2019.

Patricius melaksanakan reses di dua tempat pada hari yang sama. Kegiatan Reses dilaksanakan mulai pagi di Kelurahan Aek Tolang. Kemudian kegiatan reses dilanjutkan di Kelurahan Aek Tolang Induk.

Pada kesempatan itu, Patricius banyak menampung keluhan dan aspirasi dari masyarakat. Mulai dari persoalan air bersih, masalah drainase, banjir, serta usulan pembangunan jalan setapak hingga minimnya lampu penerangan jalan di lingkungan.

Menanggapi berbagai keluhan dan usulan itu, Patricius Marcellino Rajagukguk menyatakan akan memperjuangkan semua aspirasi warga agar dapat terealisasi.

“Kita akan perjuangkan agar anggarannya ditampung di APBD Tapteng,” ujar Patricius yang juga Ketua DPC PDIP Tapteng itu.

Menurut Patricius, semua persoalan yang disampaikan warga akan segera ia tindak lanjuti. Apalagi keluhan soal sulitnya mendapatkan air bersih adalah permasalahan serius yang harus segera ditangani. Padahal, persoalan air bersih ini terdapat di Kecamatan Pandan yang merupakan daerah kota.

“Untuk masalah air bersih ini adalah persoalan yang sangat serius. Ini perlu solusi yang komperhensif. DPRD dan pemerintah harus membahas ini dengan serius,” tukasnya.

Pada kegiatan reses itu, Patricius Rajagukguk juga mensosialisasikan pemilu 2019. Kepada warga, Patricius menjelaskan tentang surat suara, cara pencoblosan dan sistem perhitungan kursi anggota legislatif.

Kemudian, Patricius juga menghimbau kepada masyarakat untuk menolak politik uang. Karena selain melanggar hukum, ungkap Patricius, politik uang akan mencederai demokrasi.

“Memilih adalah hak warga, tidak ada yang dapat mengintervensi siapapun. Pastikan tidak ada money politik kalau mau bagus kampung kita. Karena money politik itu tindak pidana bagi yang memberi dan menerima. Jangan sampai masuk penjara karena uang yang tidak seberapa,” ucapnya.

Turut hadir pada reses tersebut, perwakilan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Tapteng, Dinas PUPR, Bappeda, BPJS, dan pihak Kelurahan. (RED)