Bakhtiar Prihatin dan Minta Anggota DPRD Yang Ditahan Untuk Bersabar

oleh
Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani saat diwawancarai wartawan terkait penggeledaan gedung DPRD Tapteng, Selasa siang. (batakpos.com/HAT)

Tapteng, 4/12 (Batakpost.com)- Terkait adanya penggeledahan yang dilakukan Tipikor Polda Sumatera Utara ke gedung DPRD Tapteng, mendapat tanggapan pribatin dari Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani. Dimana Bupati langsung turun ke lokasi begitu mengetahui gedung DPRD Tapteng digeledah.

Kehadarain Bakhtiar ke gedung rakyat itu untuk memberikan semangat dan dukungan kepada PNS yang bekerja di DPRD Tapteng untuk tidak merasa takut dalam melaksanakan tugasnya.

“Begitu saya mendapat kabar ada penggeledaan di kantor DPRD, saya langsung datang untuk memberikan semangat kepada pegawai di DPRD Tapteng. Sebagai pimpinan saya harus hadir ditengah situasi seperti ini, agar mereka tidak merasa ketakutan,”katanya kepada wartawan, Selasa sore (4/12).

Kehadiran Tipikor ke gedung DPRD Tapteng diduga Bupati untuk mengumpulkan bukti dan data-data terkait proses hukum terhadap 5 anggota DPRD Tapteng yang saat sudah ditetapkan statusnya menjadi tersangka terkait dungaan perjalanan dinas. Bahkan tiga diantaranya yakni HN, JS, JLS sudah ditahan di Poladasu kemarin.

“Sebagai mantan Ketua DPRD dan anggota DPRD Tapteng, saya turut prihatin atas proses hukum yang menimpah 5 anggota DPRD Tapteng. Semoga mereka dan keluarga tabah menghadapi cobaan ini. Dan saya juga meminta agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan tidak perlu merasa takut kalau memang kita benar,”tandasnya.

Sebagaimana diketahui kelima anggota DPRD Tapteng diduga melakukan tindak pidana korupsi mark up atau penyimpangan biaya perjalanan dinas ke luar daerah Tahun Anggaran 2016/2017, dengan kurugian negara sebesar Rp655.924.350.

Dari hasil penyidikan, kelima anggota DPRD Tapteng itu sudah dijadikan tersangka. Bahkan 3 diantaranya yakni HN, JS, JLS sudah ditahan di Poladasu kemarin.

Sedangkan modus yang dilakukan kelima tersangka yakni, dengan menggunakan bukti pembayaran bill hotel yang diduga fiktif atau di-mark up sebagai pertanggungjawaban atas perjalanan dinas keluar daerah dalam hal agenda konsultasi, kunjungan kerja dan bimbingan teknis.

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. (RED)