Tahun Ini Kejaksaan Negeri Sibolga Awasi 84 Proyek

oleh
Kajari Sibolga Timbul Pasaribu didampingi Kapidsus saat memberikan penjelasan tentang sejumlah proyek di Siboga-Tapteng yang diawasai oleh Kejaksaan. (batakpost.com/HAT)

Sibolga, 10/10 (Batakpost.com)- Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, Timbul Pasaribu menyebutkan, sedikitnya 84 proyek di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sedang dalam pengawasan Kejari Sibolga dengan tim TP4D. Pengawasan dilakukan agar proyek tersebut benar-benar dikerjakan sesuai dengan aturan dan anggaran yang ditentukan.

Demikian diungkapkan Kejari Sibolga Timbul Pasaribu ketika dikonfirmasi di kantornya Selasa di Sibolga.

Adapun jenis proyek yang diawasi pihak Kejari terdiri dari proyek Nasional seperti pembangunan jalan, air, pelabuhan yang sifatnya menyangkut khalayak ramai.

“Pada prinsipnya semua proyek itu dalam pengawasan, tetapi ada skala proritas pengawasan khususnya yang menyangkut kepentingan orang banyak. Sehingga proyek yang dikerjakan itu benar-benar sesuai dengan bestek dan aturan. Jadi jangan ada tanggapan bahwa proyek yang skala lokal tidak diawasi, itu juga tetap diawasai asalkan keperluan untuk khalayak ramai,”ujarnya.

Disebutkan Kejari tidak menjadi jaminan proyek yang berada dibawah pengawasan Kejari atau TP4D sudah aman dan dikerjakan sesuai dengan aturan.

“Itu tidak menjadi jaminan! Setiap proyek yang bermasalah termasuk yang dalam plang proyeknya ditulis dalam pengawasan TP4D jika ada kesalahan pasti diusut. Jadi jangan terkecoh kalau dalam plang proyek ada tertulis dalam pengawasan TP4D sudah aman. Silahkan teman-teman wartawan laporkan kepada kami kalau ada proyek yang dibawah pengawasan kami bermasalah pasti akan kita usut,”tegasnya.

Disinggung pengawasan apa yang dilakukan TP4D terharap proyek-proyek tersebut? Menurut Kejari adalah pengawasan atau pendampingan hukum. Misalnya tender proyek yang lewat deadline, lahan proyek yang bermasalah seperti belum ganti rugi, pengiriman barang yang terlambat.

“Dalam hal itulah pengawasan dan pendampingan yang kami lakukan. Apakah masih bisa dilanjutkan tendernya atau tidak. Jadi mereka atau pengguna anggaran itu harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada kami terkait permasalahn tersebut. Jadi tidak menjadi sebuah legalitas proyek yang didampingi TP4D sudah aman. Silahkan dilaporkan dan dilengkapi data yang lengkap pasti kita proses karena tidak mungkin kami setiap hari mengawasi pengerjaan proyek itu,”tegas Kejari. (HAT)