Bupati Buka Musrenbang Tapteng 2018

oleh
Bupati saat membuka Musrenbang Tapteng 2018. (batakpost.com/REL)

Tapteng, 27/3 (Batakpost.com)- Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tapteng tahun 2018, di PIA Hotel Pandan Selasa, (27/3).

Diawal sambutannya Bupati mengatakan, perlunya pemerataan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dan penguatan ekonomi kerakyatan serta pengembangan pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Pembangunan Tapteng tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Tapteng meyakinkan Pemerintah Pusat melalui kucuran DAK dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 146.588.000.000. Bantuan Keuangan Provinsi Rp.54.000.000.000. Untuk itu apresiasi disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, M.Si yang sudah mengucurkan dana sebesar Rp54 miliar untuk membangun jembatan bagi masyarakat Kampung Mudik dan Desa Bungo Tanjung,”kata Bupati.

Selain menggelontorkan Bantuan Keuangan Provinsi, kata Bupati, Gubernur Sumut juga sudah menyerahkan alat sistem pertanian ke Tapteng seperti, hand traktor, mesin perontok padi, pompa air, hands prayer, mesin perontok jagung, mesin panen padi yang diserahkan tahun 2017 yang lewat. Untuk tahun 2018 Tapteng juga mendapatkan bantuan 21 unit sepeda motor roda dua kepada pendamping program keluarga harapan dan 50 unit sepeda motor yang diperuntukkan kepada kepala desa.

Menurut Bupati, program pembangunan Tahun 2018 akan fokus membangun skala prioritas yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, tidak boleh lagi membangun jalan hanya 1 atau 2 kilo meter, tapi harus punya progres dalam 2 tahun anggaran jalan Kabupaten di satu Kecamatan dapat diselesaikan.

“Khusus infrastruktur jalan target 3 Tahun kepemimpinan kami jalan Kabupaten akan diselesaikan,”janji Bupati.
Melalui forum Musrenbang RKPD ini lanjut Bupati, diharapkan semua pihak kiranya dapat memberikan masukan-masukan yang konstruktif demi penyempurnaan rancangan RKPD Tapteng tahun 2019 yang memuat prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (RIL)